Makalah Parpol PDIP











BAB
I


PENDAHULUAN





      1.1.  Latar Belakang





          Latar
belakang dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu
Hj.Ietje Fatimah SH.,MH , adapun dibuatnya makalah ini adaah untuk memenuhi
tugas Pengantar Ilmu Poitik yang membahas mengenai tugas pokok, fungsi dan
kinerja partai politik yang telah kami kunjungi yakni partai PDI-Perjuangan.


          Tema
yang kami ambil didaam makalah ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana
peranan partai politik yang ada di daam masyarakat, apakah tujuan, fungsi dan
kinerja partai politik sudah berjalan dengan semestinya. Karena keadaan yang
terjadi di masyarakat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai
politik, k
arena partai politik cenderung mengutamakan
kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit partai politik ketimbang kepentingan
untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik
yang kerap dikumandang para elit partai politik hanya sebuah slogan tak
bermakna. Selain itu juga makalah ini dibuat untuk mengoreksi sejauhmana
orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan
terus-menerus.


      1.2.  Tujuan





          Untuk
mengetahui tugas pokok, fungsi , dan kinerja dari partai politik yang kami
kunjungi  yaitu partai PDI-Perjuangan.
































BAB
II


LANDASAN
TEORI





          Politik adalah proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.
[1] pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai
hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.


          Partai politik adalah organisasi politik yang
menjalani 
ideologi tertentu
atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil -
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 
[1][2]


          Partai
politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya
mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal
finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung
kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang
political development sebagai suprastruktur politik
.


          Dalam rangka
memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik
dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :


1.     
Carl J. Friedrich: Partai Politik
adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut
atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan
berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang
bersifat ideal maupun materil.


2.     
R.H. Soltou: Partai Politik adalah
sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak
sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih,
bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.


3.     
Sigmund Neumann: Partai Politik
adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai
kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan
golongan-golongan lain yang tidak sepaham.


4.     
Miriam Budiardjo: Partai Politik
adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara
konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.





Prof. Miriam Budiardjo sendiri dalam bukunya “Dasar-Dasar
Ilmu Politik” menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik:


1.     
Sarana
Komunikasi politik


Partai
politik sebagai sarana komunikasi politik atau sebagai sarana artikulasi
kepentingan rakyat. Dalam sebuah negara, setiap warga negara tentu mempunyai
pendapat dan aspirasi yan berbeda-beda. Hal itu tentu akan menyulitkan ketika
setiap orang ingin didengar aspirasinya. Partai politik berperan sebagai
penampung dan penggabung pendapat dari setiap warga negara tersebut (interest
aggregation). Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dirumuskan menjadi bentuk
yang lebih teratur (interest articulation) dan diterapkan oleh partai ke dalam
program partai. Program-program tersebut yang kemudian diperjuangkan oleh
partai politik di level pemerintahan untuk diaplikasikan ke dalam kebijakan
publik.





2.      Sarana sosialisasi politik


Partai
politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat. Di dalam ilmu
poitik, sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang memperoleh sikap
dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di mana dia berada. Dalam
konteks ini, partai politik berusaha untuk menciptakan image bahwa mereka juga
memperjuangkan kepentingan umum agar mereka mendapat dukungan yang luas dari
konstituen mereka. Sosialisasi politik ini juga dapat berarti pendidikan
politik, baik kepada kader-kader partai itu sendiri maupun kepada rakyat agar
mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.





3.      Rekruitmen politik


Rekruitmen
politik berguna untuk memperluas partisipasi aktif rakyat dalam kegiatan politik
serta sebagai sarana untuk mendidik kader partai.








4.      Sarana pengatur konflik


Fungsi
partai politik yang terakhir adalah sebagai sarana pengatur konflik (conflict
management). Partai politik bertanggung jawab untuk meredam dan mengatasi
konflik yang biasa          terjadi pada   
suasana            demokrasi.
































BAB
III


PEMBAHASAN





      3.1 Sejarah Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan (PDI-P)





            Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di
Indonesia yang lahir dari pecahan partai lain yaitu Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). PDI sendiri merupakan
partai yang terbentuk dari bergabungnya beberapa partai
diantaranya Partai Nasiona
Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI), Murba.


            Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memisahkan diri dari PDI dikarenakan
adanya rasa kecewa  teradap beberapa
keputusan/kebijakan yang dikeluarkan partai, pada saat itu di pimpin oeh
Suryadi. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarno Putri di
kancah perpolitikan nasional sebagai ketua umum PDI-P.


            Bendera
PDI-P mulai berkibar dalam kancah perpolitik tanah air dimulai ketika dibukanya
kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong pemilu
1999, tepatnya pada tanggal 14 februari 2009. Mulai dari saat itu sampai
sekarang PDI-P merupakan salah satu partai politik yang disegani dalam dunia
perpolitikan di indonesia. Pada tahun 2005 citra PDI-P sempat ternodai oleh
tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa kadernya sehingga pada tangga 28
oktober 2005 partai mengadakan kongres yang diaksanakan di Sanur, Bali. Hal ini
diakukan untuk mengembailikan citra PDI-P di mata rakyat. Pergantian
kepengurusan pun dilakukan untuk membersihkan partai dari beberapa kadernya
yang bermasalah.





     3.2 Visi dan
Misi





            Bahwa
sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan
berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita
bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan
Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk
mencapai cita-cita bersama di atas.Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan
menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat.


Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk :


1.      Mewujudkan amanat penderitaan
rakyat sebagaimana termaktub daam cita-cita proklamasi 17 agustus 1945


2.      Menjaga
dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan
bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma
pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai
cermin dari keseluruhan jati diri partai.


3.      Mengantarkan
Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan sbagai syarat-syarat minimum bagi
perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.


            Dalam
perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakan
melalui peroganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik
dan mempengaruhi kebijakan dengan cara damai, demokratis, dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.


            Mewujudkan
cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun
masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.


            Menghimpun
dan membangun kekuatan politik rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat 
di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan berjuang
mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan
pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dankeadilan sosial.Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun
karakter bangsa. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menghimpun, merumuskan,
dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan
negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun
masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan
partisipasi politik warga negara.





3.3.  Program Kerja Partai





1.     
Program Konsolidasi, meliputi :


a)     
Konsolidasi Internal


b)     
Konsolidasi Eksternal





2.     
Program Kaderisasi


Melaksanakan pendidikan dan kaderisasi kepada kader dan struktural partai
secara berjenjang.





3.     
Program pengabdian


a)     
Melakukan kegiatan bakti sosial


b)     
Siaga dalam penanggulangan bencana alam


c)     
Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan Hari Besar Nasional





4.     
Program Pemenangan Pemilu


a)     
Menyiapkan kader, anggota dan simpatisan yang potensial dalam proses
pemenangan pemilu


b)     
Melakukan survey  dan pemetaan
wilayah basis anggota Partai


c)     
Melakukan kampanye internal dan eksternal








3.4.  Jenjang Hierarki Kepengurusan :





1.     
DPP PDI Perjuangan


2.     
DPD PDI Perjuangan Jawa Barat


3.     
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut


4.     
PAC PDI Perjuangan


5.     
Pengurus Ranting


6.     
Pengurus Anak Ranting





3.5.  Tugas Pokok dan Fungsi





1.     
Ketua Partai berwenang, bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi,
program dan kinerja partai dan keluar





2.     
Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua Bidang Program internal yang
bertugas mengenai fungsi dan masalah internal partai yaitu :


a)     
Bidang kehormatan Partai


b)     
Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga


c)     
Kaderisasi


d)    
Keanggotaan


e)     
Rekrutmen


f)      
Organisasi


g)     
Informasi


h)     
Komunikasi


i)       
Sumber daya dan dana





3.     
Ketua di bantu beberapa orang Wakil Ketua Bidang Program yang bertugas
mengenai program  partai dalam bidang
kehidupan masyarakat dan pemerintahan yaitu :


a)     
Petanian dan perikanan


b)     
Kelautan


c)     
Kesehatan


d)    
Tenaga kerja


e)     
Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan


f)      
Pemuda dan olahraga


g)     
Perempuan dan anak


h)     
Hukum, HAM dan perundang-undangan


i)       
 


3.6.  Indikator Kinerja Fraksi





             Indikator kinerja fraksi PDI
Perjuangan DPRD Kab. Garut merupakan sebuah indikator kerja yang dimiliki
fraksi, yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kinerja fraksi dalam
menjalankan fungsi representasi anggota DPR. Beberapa indikator yang menjadi
ukuran, yaitu indikator platform dan ideologi partai dalam kategori input serta
penambahan indikator implikasi dampak internal dan eksternal dalam kategori
output. Indikator tersebut diturunkan dari kategori input, proses, dan output
yang masing-masing memiliki indikator sebagai berikut :


1.      Input, meliputi :


a)     
Sistem perekrutan


b)     
Strukur organisasi fraksi


c)     
Tata kerja fraksi


d)    
Pembentukan fraksi


e)     
Penempatan alat kelengkapan


f)      
Sistem pendukung


g)     
Platform ideologi partai





2.     
Proses :


a)     
Sistem pengawasan


b)     
Pelaksanaan fungsi DPRD dalam Kegiatan Rutin dan Insidentil


c)     
Komunikasi Internal dan Eksternal Fraksi


d)    
Pengaduan Masyarakat


e)     
Transparansi


f)      
Peningkatan Kualitas





3.     
Output :


a)     
Akuntabilas


b)     
Sikap dan Keputusan Fraksi atas pelaksanaan fungsi DPRD


c)     
Keputusan Fraksi atas kegiatan Insidentil


d)    
Sanksi/Reward


e)     
Implikasi dampak Internal dan Eksternal





3.7.   Fungsi Parpol dalam kaitannya dengan
PILKADA





1.     
Sebagai sarana komunikasi masyarakat


2.     
Sebagai sarana sosialisai dan Pendidikan Politik


3.     
Sebagai sarana rekruitmen Politik


4.     
Sebagai sarana peredam dan pengaturan konflik


3.8.   Struktur, komposisi dan Personalia
DPC Kab. Garut
























































































No



Nama



Jabatan



1.



H. Yogi Yudawibawa, SE, MM



Ketua



2.



Asep Rohinda



Wk. Ketua Bid. Kehormatan Partai



3.



Ujang Saepudin



Wk. Ketua Bid. Politik & Hubungan Antar Lembaga



4.



Drs. Dudeh Ruhiyat, M.Pd



Wk. Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi
& Rekrutmen



5.



D. Hasan Bahtiar



Wk. Ketua Bid. Informasi & Komunikasi



6.



Agus Aceng



Wk. Ketua Bid. Sumber Daya & Dana



7.



Dian Dimyati



Wk. Ketua Bid. Pertanian, Perikanan dan Kelautan



8.



Lina Rohayati



Wk. Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan dan Anak



9.



Jajang Ismail



Wk. Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga



10.



Apit S. Masduki



Wk. Ketua Bid. Hukum, HAM dan Perundangan



11.



Iip Sjarifuddin Sukasah, SE



Sekretaris



12.



Yudha Puja Turnawan



Wk. Sekretaris Bid. Internal



13.



Andrie Permana Nugraha



Wk. Sekreatris Bid. Program



14.



Juju Hartati, S.Sos



Bendahara



15.



Nina Fitriana, S.Ip



Wk. Bendahara


















BAB IV


PENUTUP





4.1    Kesimpulan





           Dengan mengadakan
penelitian ke Partai Politik, kita jadi bisa mengetahui dan memahami apa yang
menjadi tugas pokok dan fungsi dari sebuah Partai Politik dan bisa meninjau
sampai mana kinerja mereka dalam hal menjalankan suatu Partai Politik, cra
pengrekrutan kader-kader, sosialisasi mereka kepada masyarakat dan kaitannya  dengan PILKADA, terutama dari  Partai Politik yang telah kami kunjungi yaitu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)





4.2    Saran





Ada beberapa
saran yang kami berikan diantaranya :


1.     
Agar kinerja suatu Partai Politik lebih di tingkatkan lagi ke arah yang
baik dan membangun.


2.     
Apa yang menjadi Tugas pokok dan Fungsinya dapat terlaksana dengan baik.


3.     
Hasil dari kinerjanya dapat di rasakan oleh masyarakat.












































DAFTAR PUSTAKA





Budiarjo,
Miriam. 2003. Dasar-dasar ilmu poitik.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.




http://www.pdiperjuangan.or.id/











Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Makalah Parpol PDIP"

Posting Komentar